Hak Pedagang Kaki Lima dan Pejalan Kaki

Beberapa hari yang lalu saya baca berita tentang perselisihan yang terjadi di Solo antara para pedagang kaki lima (PKL) dengan pemerintah daerah setempat. Para PKL hendak direlokasi karena dianggap mengganggu ketertiban jalan dan keindahan kota. Mungkin karena lokasi baru yang akan menampung mereka itu dirasa terlalu sepi sehingga dikhawatirkan akan mengurangi pendapatan, mereka pun melawan dan menolak dipindahkan. Salah satu cara yang mereka tempuh adalah melaporkan kasus itu ke Komnas HAM, karena Pemda setempat dianggap telah merampas hak asasi mereka untuk mencari nafkah.

Saya sudah berkali-kali mendengar kabar serupa dari berbagai daerah. Rasanya konflik antara PKL dengan Pemda mudah pecah. Di satu sisi orang perlu mencari uang dengan berjualan di pinggir jalan karena biaya sewa tempat yang sangat mahal, namun di sisi lain aktivitas itu kadang begitu mengganggu ketertiban di jalan sehingga Pemda pun merasa harus melakukan penindakan.

Biasanya cara paling bijak yang bisa dilakukan Pemda adalah dengan merelokasi PKL. Namun, masalah akan menjadi panjang kalau lokasi baru yang Pemda siapkan tidak ideal untuk digunakan berjualan. Ideal atau tidak ideal di situ ternyata sifatnya relatif. Tiap pihak bisa memiliki penilaian yang berbeda-beda. Kalau menurut saya sendiri, tindakan relokasi bukan berarti merampas hak PKL untuk mencari nafkah, karena toh pada kenyataannya PKL tetap bisa mereguk untung, walau mungkin lebih sedikit.

Berbicara tentang hak, setiap orang memang berhak mencari nafkah dan penghidupan yang layak. Tapi, saya kurang mengerti apakah PKL memang berhak berjualan di tempat yang mengganggu ketertiban umum. Yang jelas, menurut saya PKL yang seperti itu telah mengambil hak orang lain, yaitu hak pejalan kaki untuk menikmati kenyamanan dan keamanan berjalan di trotoar atau di pinggir jalan.

Saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana seorang Ibu tua hampir tertabrak mobil karena berjalan hampir di tengah jalan raya. Sebenarnya di situ ada trotoar, tapi dirampas oleh pedagang kaki lima. Area pinggiran jalan pun dipakai untuk parkir mobil dan sepeda motor. Bagi pejalan kaki yang ingin melintas, mau nggak mau harus berjalan agak ke tengah. Padahal, jalanan rame banget.

Saya juga pernah diklakson sama bus setan yang suara klaksonnya berpotensi memecahkan gendang telinga. Saya sampai terlonjak kaget. Ditambah lagi kernetnya misuh-misuh. Gara-garanya saya berjalan agak ke tengah. Padahal itu pun terpaksa saya lakukan karena trotoar sudah habis dipakai untuk tempat berjualan, serta parkir mobil dan sepeda motor.

Untuk masalah ini, apakah pejalan kaki juga bisa melapor ke Komnas HAM?

Gambar diambil dari sini.